1.Githafas; Informed Consent; available athttp://www.ilunifk83.com/peraturan-dan-perijinan-f16/informed-consent-t143.htm
2.Universitas Indonesia; Aspek Hukum Rekam Medis dan Informed Consent; availableathttp://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEEQ
FjAG&url=http%3A%2F%2Frepository.ui.ac.id%2Fdokumen%2Flihat%2F2512.pdf&rct=j&q=infor med%20consent%20adalah&ei=Tt_zTOOmC4OWvAOys5WMDg&usg=A
FQjCNHUOxOIX9CG8dNMvZ_NMJKuUp4V7g&cad=rja
3.Wikipedia; Informed Consent; available athttp://en.wikipedia.org/wiki/Informed_consent
4.Solichin S; Informed Consent ( persetujuan tindakan kedokteran ); Departemen ilmukedokteran forensic dan medikolegalFK UNAIR; available athttp://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CCsQF&url=http%3A%2F%2Fwww.fk.uwks.ac.id%2Felib%2FArsip%2F%2FForensik%2FPERSETUJUAN%2520TINDAKAN%2520KEDOKTERAN.pdf&rct=j&q=Persetujuan%20Tindakan%20Medis&ei=muDzTNibH4egvQOq6bHhDQ&usg=AFQjCNGgAwmulNqPzUgryWlooKHGLxLtsA&cad=rja
5.Wila CH;Persetujuan tindakan Medis; Available athttp://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/persetujuan-tindakan-medik/
vhie punna
Sabtu, 02 Juli 2011
BAB III KESIMPULAN
Informed artinya sudah mendapat informasi, sudah memperoleh informasi, sudah diberiinformasi. Consent artinya persetujuan. Sehingga arti informed consent adalah persetujuanyang sudah didasari adanya informasi, sudah didasari pengertian dan pemahaman akantindakan yang akan disetujui.
Informed consent bertujuan melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secarahukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakanpelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yangbertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alatcanggih yang memerlukan biaya tinggi atau ³over utilization´ yang sebenarnya tidak perludan tidak ada alasan medisnya;
Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga danbersifat negatif, misalnya terhadap ³risk of treatment´ yang tak mungkin dihindarkanwalaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik.Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecualijika melakukan kesalahan besar karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan(ignorancy) yang sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa³informed consent´ benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antarapihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masingpihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dariinformed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatuinforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter.
Informed consent bertujuan melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secarahukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakanpelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yangbertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alatcanggih yang memerlukan biaya tinggi atau ³over utilization´ yang sebenarnya tidak perludan tidak ada alasan medisnya;
Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga danbersifat negatif, misalnya terhadap ³risk of treatment´ yang tak mungkin dihindarkanwalaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik.Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecualijika melakukan kesalahan besar karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan(ignorancy) yang sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa³informed consent´ benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antarapihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masingpihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dariinformed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatuinforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter.
BAB II PENDAHULUAN
Definisi
Definisi informed consent adalah
y
P
ersetujuan yang sudah didasari adanya informasi, sudah didasari pengertian danpemahaman akan tindakan yang akan disetujui.
y
P
ernyataan setuju terhadap tindakan diagnostik / terapetik, setelah mendapatpenjelasan tentang tujuan, resiko, alternatif tindakan yang akan dilakukan, sertaprognosis penyakit jika tindakan itu dilakukan / tidak dilakukan.
y
P
ada Bab I butir Id.
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik, disebutkan bahwa :Informed Consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasidan Consent berarti persetujuan (ijin).Ada perbedaan penekanan antara informed consent ini dengan persetujuan dalamkontrak terapetik (sesuai pasal 1320 KUH perdata). Informed Consent dalam profesikedokteran (juga tenaga kesehatanan lainnya) adalah pernyataan setuju (consent) atau ijindari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentangtindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukuptentang tindakan kedokteran yang dimaksud.
2
.
Dasar Hukum Informed Consent
y
P
eraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 / MENKES 1
P
ER / IX / 1989 Tentang
P
ersetujuan Tindakan Medik, yang pedoman pelaksanaannya diatur dalam KeputusanDirektur Jenderal
P
elayanan Medik Nomor: HK.00.063.5.1866 Tentang
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ) tanggal 21 April 1999.
y
SK. Dirjen YANMED. No. YM 00.03.2.6.956 Tentang Hak dan Kewajiban
P
asienDan
P
erawat.
y
Surat Edaran Direktur Jenderal
P
elayanan Medik Departemen Kesehatan RI. Nomor :YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 Tentang
P
edoman Hak Dan Kewajiban
P
asien, Dokter Dan Rumah Sakit.
y
P
asal 45 (1) UU
P
RADOK.
3
.
Persetujuan tindakan medik
P
ersetujuan tindakan medik (
P
ERTINDIK) wujud formalnya merupakan lembaran, disitupasien bertanda- tangan sebagai bukti persetujuan.(SK dirjen pelayanan medik no HK 00.06.3.5.1866, tentang
P
ersetujuan Tindakan Medik).
P
ertindik sebagai pengganti istilahinformed consent, sebenarnya kurang lengkap karena tidak tuntas mencerminkan isiinformasi yang harus diberikan oleh dokter.
4
.
Persetujuan tindakan kedokteran
Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 menerbitkan istilah persetujuan tindakankedokteran atau kedokteran gigi. Hanya saja istilah tersebut hanya merupakan nama lain dariinformed consent, hal ini dapat dilihat di Buku Kemitraan yang juga telah diterbitkan olehKKI. Disebutkan di dalam Manual
P
ersetujuan Tiindakan Kedokteran:
P
ersetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi:a.
Adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelahmenerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan.b.
P
ersetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah pernyataan sepihak daripasien dan bukan perjanjian antara pasien dengan dokter atau dokter gigi, sehinggadapat ditarik kembali setiap saat.c.
P
ersetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi merupakan proses sekaligushasil dari suatu komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter atau dokter gigi,dan bukan sekedar penandatanganan formulir persetujuan.Sebagai tambahan juga di dalam Buku Kemitraan KKI menyebutkan, persetujuantindakan kedokteran (Informed consent) adalah proses komunikasi antara pasien dan dokter,dimulai dari pemberian informasi kepada pasien tentang segala sesuatu mengenai penyakitdan tindakan medis yang akan dilakukan, pasien memahaminya, dan kemudian memutuskanpersetujuannya. Disebutkan dalam manual persetujuan tindakan kedokteran tersebut bahwapersetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sahmewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran ataukedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yangcukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.
Informed consent yang terwujud dapat berupa oral consent (terucap) dan writtenconsent (tertulis). Bentuk oral consent ini terwujud dengan kata-kata persetujuan dari pasienterhadap tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Bentuk oral consent ini lebih seringterdapat jika dibanding dengan yang writen consent.Bentuk yang tertulis ini banyak dipakaiuntuk tidakan yang bersifat infasiv, seperti tindakan operasi, tindakan diagnostik (foto dengankontras), dan tindakan dengan biaya mahal dan lain sebagainya.Untuk kepentingan rekammedik ada baiknya untuk selalu mencatat persetujuan dari pasien yang berupa kata 'setuju' kedalam lembaran rekam medik saat dokter visite.
c.
K
ewaji
b
an Mem
b
eri Penjelasan
Bab II butir 5 Kep Dirjen Yanmed
P
edoman
P
ertindik menyebutkan bahwa : Dokter yangakan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasidan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang harusdiberikan dapat diwakilkan kepada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yangbersangkutan.
P
asal 6
P
ERMENKES TENTANG
P
ERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK menyebutkan:(1) Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasi harusdiberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri(2) Datam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter sebagaimana dimaksud ayat informasiharus diberikan oleh dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yangbertanggung jawab.(3) Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidak invasif lainnya,informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
d.
Sahnya Suatu Informed Consent
Suatu persetujuan dianggap sah apabila:a.
P
asien telah diberi penjelasan/ informasib.
P
asien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikankeputusan/persetujuan.c.
P
ersetujuan harus diberikan secara sukarela (tidak ada unsur paksaan)
d. Tidak boleh ada unsur penipuan.Seperti pada syarat sahnya suatu kontrak, hal mana di dalamnya disebutkan salah satuunsur untuk sahnya suatu kontrak yaitu adanya saling setuju. Maka untuk sahnya informedconsent itu juga mengacu pada ketentuan yang samadengan konsep saling setuju seperti yangterdapat dalam kontrak terapetik. Menekankan hanya pada adanya tanda-tangan persetujuantindakan kedokteran akan menjebak dokter hanya bekerja secara formal tanpa ada bebanmoral dari pekerjaannya. Bahkan dokter dapat saja terbawa oleh susana formalitas daripekerjaannya itu.
P
adahal yang terpenting adalah munculnya kesadaran dari pasien tindakandokter itu tidak menjanjikan hasil, dokter hanya berusaha denga iptek yang saat ini ada.
P
erhatian dokter terhadap masalah informed consent ini harus proporsional.Kemudian juga harus disampaikan resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi dari tindakanyang akan dilakukan dokter. Untuk itu sangat penting diupayakan agar persetujuan jugamencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalampelaksanaan tindakan kedokteran tersebut.
P
ersetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari manapun,termasuk dari staf medis, saudara, teman, polisi, petugas rumah tahanan/Lembaga
P
emasyarakatan, pemberi kerja, dan perusahaan asuransi.Bila persetujuan diberikan atasdasar tekanan maka persetujuan tersebut tidak sah.
P
asien yang berada dalam status tahananpolisi, imigrasi, L
P
atau berada di bawah peraturan perundangundangan di bidang kesehatanjiwa/mental dapat berada pada posisi yang rentan.
P
ada situasi demikian, dokter harusmemastikan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dapat menolak tindakan bila merekamau.
e.
Cara mem
b
eri informasi
Bab II butir 6
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik menyebutkan : Informasi danpenjelasan disampaikan secara lisan. Informasi dan penjelasan secara tulisan dilakukan hanyasebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan.
P
ada pasal 4 dan 5
P
ERMENKES TENTANG
P
ERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK disebutkan dalam pasal 4 dan 5 bahwa :
P
asal 4.
(1) Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupuntidak diminta.(2) Dokter harus memberikan informasi seiengkap- tengkapnya, kecuali biIa dokter menilaibahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien atau pasien menolak diberiinformasi.(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud aya (2) dokter dengan persetujuan pasien dapatmemberikan informasi kepada keluarga terdekat dengan didampingi olehperawat sebagaisaksi.
P
asal 5.(1) Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yangakan dilakukan, balk diagnostik maupun terapeutik.(2) Informasi diberikan secara lisan_ (3) Informasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itudapat merugikan kepentingan kesehatan pasien.(4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapatmemberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat pasien.Istilah kedokteran tidak boleh dipakai dalam memberikan informasi dan penjelasankarena mungkin tidak dimengerti oleh orang awam agar supaya tidak terjadi salah pengertiansehingga mengakibatkan masalah yang serius. Informasi harus diberikan sesuai dengantingkat pendidikan, kondisi dan situasi pasien.
f.
Pihak yang mem
b
erikan informasi.
P
ihak yang wajib memberikan informasi adalah dokter atau tenaga kesehatan lainyang akan langsung memberikan tindakan tersebut kepada pasien. Adalah tanggung jawabdokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan/tindakan untuk memastikan bahwapersetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat mendelegasikanproses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap beradapada dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar
dan layak. Jika seseorang dokter akan memberikan informasi dan menerima persetujuanpasien atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya mampumenjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenaan dengan tindakanyang akan dilakukan terhadapnya untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuatsecara benar dan layak.
Di dalam Undang-undang
P
raktik Kedoteran, memberikan gambaran informasi apasaja yangminimal diberikan kepada pasien dalam upaya untuk membentuk informed consent.
P
asal 45 ayat (3) Undang Undang
P
raktik Kedokteran memberikan batasan minimalinformasi yang selayaknya diberikan kepada pasien, yaitu:a. Diagnosis dan tata cara tindakan medisb. Tujuan tindakan medis yang dilakukanc. Alternatif tindakan lain dan risikonyad. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dane.
P
rognosis terhadap tindakan yang dilakukanDengan mengacu kepada KKI melalui buku Manual
P
ersetujuan TindakanKedokteran, memberikan 12 kunci informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien :a. Diagnosis dan prognosis secara rinci dan juga prognosis apabila tidak diobatib. Ketidakpastian tentang diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) termasuk pilihanpemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pengobatanc.
P
ilihan pengobatan atau penatalaksanaan terhadap kondisi kesehatannya, termasuk pilihanuntuk tidak diobatid. Tujuan dari rencana pemeriksaan atau pengobatan; rincian dari prosedur ataupengobatanyang dilaksanakan, termasuk tindakan subsider seperti penanganan nyeri, bagaimana pasienseharusnya mempersiapkan diri, rincian apa yang akan dialami pasien selama dan sesudahtindakan, termasuk efek samping yang biasa terjadi dan yang seriuse. Untuk setiap pilihan tindakan, diperlukan keterangan tentang kelebihan/keuntungan dantingkat kemungkinan keberhasilannya, dan diskusi tentang kemungkinan risiko yang seriusatau sering terjadi, dan perubahan gayahidup sebagai akibat dari tindakan tersebutf. Nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya yang masih eksperimentalg. Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat sampingannya akan dimonitor atau dinilaikembali
h. Nama dokter yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk pengobatan tersebut, sertabila mungkin nama-nama anggota tim lainnyai. Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan, maka sebaiknyadijelaskan peranannya di dalam rangkaian tindakan yang akandilakukanj. Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya setiap waktu. Bila halitu dilakukan maka pasien bertanggungjawab penuh atas konsekuensi pembatalan tersebut.k. Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh pendapat kedua dari dokterlainl. Bila memungkinkan, juga diberitahu tentang perincian biaya.
m.
Informed Consent Untuk Penelitian
Segala bentuk kegiatan apapun yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitiandan melakukan interfensi pada subyeknya baik berbentuk fisik (pemberian material: obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya), mental (pemberian pertanyaan, kuesner ygdibagikan, dan lain sebagainya), dan sosial (mengisolasi subyek dari tempat tinggalnya),maka wajib memberi tahu dahulu kepada sampel subyek penelitian dari maksud dan tujuandari penelitian itu. Dari informasi yang telah diberikan tersebut maka subyek penelitian ituakanmemutuskan bersedia atau tidak menjadi sampel penelitian. Juga subyek tidak boleh di-intervensi keputusannya dengan pemberian imbalan atau janji, hal mana dapat dikatakansubyek calon sampel penelitian akan terarah memberi persetujuannya.
P
ada prinsipnya dokter dan dokter gigi dalam melakukan penelitian denganmenggunakan manusia sebagai subjek harus memperoleh persetujuan dari mereka yangmenjadi subjek dalam penelitian tersebut secara bebas dan sukarela.
P
ersetujuan harusdiperoleh dengan suatu proses, yaitu proses komunikasi antara pihak peneliti dan calonsubjek penelitian (informed).Komunikasi dalam hal ini adalah berupa pemberian informasi tentang segala sesuatumengenai tindakan dan berisi hal-hal yang sesuai dengan keperluan maupun penapisan yangakandilakukan, juga informasi tentang kompensasi yang akan diterima pasien jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam proses penelitian. Sedang informasi yang diberikan, kecualilisan sebaiknya juga tertulis agar bukti yang ada dapat didokumentasikan Code of Nuremberg
serta Declaration of Helsinki yang sejak 1964, diperbaiki dalam World Medical Assemblydan terakhir di Afrika Selatan tahun 1996, telah menyatakan hal tersebut.Kaidah dasar moral yang mendasari keharusan adanya informed consent padapenelitian adalah otonomi, maka jika akan memberikan perlakuan pada subyek penelitiandiharuskan adanya persetujuan. Baik itu tindakan medik, maupun tindakan yang hanyamencari data dengan suatu kuesioner, serta tindakan penapisan (skrining) untuk memilihsubjek yang akan digunakan dalam penelitian.Semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitiannya makadiharuskan untuk lolos uji dari Tim Etika
P
enelitian.
P
astikan bahwa penelitian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien, dan bahwa subyek penelitian tahu bahwa iasedang mengikuti penelitian, dan keterlibatansubyek penelitian adalah secara sukarela.Konsil Kedokteran Indoneia dalam Buku
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Kedokteran merincihal- hal yang seharusnya diinformasikan pada subyek penelitian, yaitu, informasi seharusnyaberisi:1. tujuan penelitian atau penapisan2. manfaat penelitian dan penapisan3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis4. keuntungan penelitian dan penapisan5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjadi6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri.8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh
P
anitia Etika
P
enelitian.Tidak jauh berbeda dengan kegiatan penelitian, kegiatan skrining atau penapisandapat merupakan upaya yang penting untuk dapat memberikan informasi tindakan yangefektif, sehingga persetujuan dari subyek tetap diperlukan.
Definisi informed consent adalah
y
P
ersetujuan yang sudah didasari adanya informasi, sudah didasari pengertian danpemahaman akan tindakan yang akan disetujui.
y
P
ernyataan setuju terhadap tindakan diagnostik / terapetik, setelah mendapatpenjelasan tentang tujuan, resiko, alternatif tindakan yang akan dilakukan, sertaprognosis penyakit jika tindakan itu dilakukan / tidak dilakukan.
y
P
ada Bab I butir Id.
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik, disebutkan bahwa :Informed Consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasidan Consent berarti persetujuan (ijin).Ada perbedaan penekanan antara informed consent ini dengan persetujuan dalamkontrak terapetik (sesuai pasal 1320 KUH perdata). Informed Consent dalam profesikedokteran (juga tenaga kesehatanan lainnya) adalah pernyataan setuju (consent) atau ijindari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentangtindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukuptentang tindakan kedokteran yang dimaksud.
2
.
Dasar Hukum Informed Consent
y
P
eraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 / MENKES 1
P
ER / IX / 1989 Tentang
P
ersetujuan Tindakan Medik, yang pedoman pelaksanaannya diatur dalam KeputusanDirektur Jenderal
P
elayanan Medik Nomor: HK.00.063.5.1866 Tentang
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ) tanggal 21 April 1999.
y
SK. Dirjen YANMED. No. YM 00.03.2.6.956 Tentang Hak dan Kewajiban
P
asienDan
P
erawat.
y
Surat Edaran Direktur Jenderal
P
elayanan Medik Departemen Kesehatan RI. Nomor :YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 Tentang
P
edoman Hak Dan Kewajiban
P
asien, Dokter Dan Rumah Sakit.
y
P
asal 45 (1) UU
P
RADOK.
3
.
Persetujuan tindakan medik
P
ersetujuan tindakan medik (
P
ERTINDIK) wujud formalnya merupakan lembaran, disitupasien bertanda- tangan sebagai bukti persetujuan.(SK dirjen pelayanan medik no HK 00.06.3.5.1866, tentang
P
ersetujuan Tindakan Medik).
P
ertindik sebagai pengganti istilahinformed consent, sebenarnya kurang lengkap karena tidak tuntas mencerminkan isiinformasi yang harus diberikan oleh dokter.
4
.
Persetujuan tindakan kedokteran
Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 menerbitkan istilah persetujuan tindakankedokteran atau kedokteran gigi. Hanya saja istilah tersebut hanya merupakan nama lain dariinformed consent, hal ini dapat dilihat di Buku Kemitraan yang juga telah diterbitkan olehKKI. Disebutkan di dalam Manual
P
ersetujuan Tiindakan Kedokteran:
P
ersetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi:a.
Adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelahmenerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan.b.
P
ersetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah pernyataan sepihak daripasien dan bukan perjanjian antara pasien dengan dokter atau dokter gigi, sehinggadapat ditarik kembali setiap saat.c.
P
ersetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi merupakan proses sekaligushasil dari suatu komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter atau dokter gigi,dan bukan sekedar penandatanganan formulir persetujuan.Sebagai tambahan juga di dalam Buku Kemitraan KKI menyebutkan, persetujuantindakan kedokteran (Informed consent) adalah proses komunikasi antara pasien dan dokter,dimulai dari pemberian informasi kepada pasien tentang segala sesuatu mengenai penyakitdan tindakan medis yang akan dilakukan, pasien memahaminya, dan kemudian memutuskanpersetujuannya. Disebutkan dalam manual persetujuan tindakan kedokteran tersebut bahwapersetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sahmewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran ataukedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yangcukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.
Informed consent yang terwujud dapat berupa oral consent (terucap) dan writtenconsent (tertulis). Bentuk oral consent ini terwujud dengan kata-kata persetujuan dari pasienterhadap tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Bentuk oral consent ini lebih seringterdapat jika dibanding dengan yang writen consent.Bentuk yang tertulis ini banyak dipakaiuntuk tidakan yang bersifat infasiv, seperti tindakan operasi, tindakan diagnostik (foto dengankontras), dan tindakan dengan biaya mahal dan lain sebagainya.Untuk kepentingan rekammedik ada baiknya untuk selalu mencatat persetujuan dari pasien yang berupa kata 'setuju' kedalam lembaran rekam medik saat dokter visite.
c.
K
ewaji
b
an Mem
b
eri Penjelasan
Bab II butir 5 Kep Dirjen Yanmed
P
edoman
P
ertindik menyebutkan bahwa : Dokter yangakan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasidan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang harusdiberikan dapat diwakilkan kepada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yangbersangkutan.
P
asal 6
P
ERMENKES TENTANG
P
ERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK menyebutkan:(1) Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasi harusdiberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri(2) Datam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter sebagaimana dimaksud ayat informasiharus diberikan oleh dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yangbertanggung jawab.(3) Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidak invasif lainnya,informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
d.
Sahnya Suatu Informed Consent
Suatu persetujuan dianggap sah apabila:a.
P
asien telah diberi penjelasan/ informasib.
P
asien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikankeputusan/persetujuan.c.
P
ersetujuan harus diberikan secara sukarela (tidak ada unsur paksaan)
d. Tidak boleh ada unsur penipuan.Seperti pada syarat sahnya suatu kontrak, hal mana di dalamnya disebutkan salah satuunsur untuk sahnya suatu kontrak yaitu adanya saling setuju. Maka untuk sahnya informedconsent itu juga mengacu pada ketentuan yang samadengan konsep saling setuju seperti yangterdapat dalam kontrak terapetik. Menekankan hanya pada adanya tanda-tangan persetujuantindakan kedokteran akan menjebak dokter hanya bekerja secara formal tanpa ada bebanmoral dari pekerjaannya. Bahkan dokter dapat saja terbawa oleh susana formalitas daripekerjaannya itu.
P
adahal yang terpenting adalah munculnya kesadaran dari pasien tindakandokter itu tidak menjanjikan hasil, dokter hanya berusaha denga iptek yang saat ini ada.
P
erhatian dokter terhadap masalah informed consent ini harus proporsional.Kemudian juga harus disampaikan resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi dari tindakanyang akan dilakukan dokter. Untuk itu sangat penting diupayakan agar persetujuan jugamencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalampelaksanaan tindakan kedokteran tersebut.
P
ersetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari manapun,termasuk dari staf medis, saudara, teman, polisi, petugas rumah tahanan/Lembaga
P
emasyarakatan, pemberi kerja, dan perusahaan asuransi.Bila persetujuan diberikan atasdasar tekanan maka persetujuan tersebut tidak sah.
P
asien yang berada dalam status tahananpolisi, imigrasi, L
P
atau berada di bawah peraturan perundangundangan di bidang kesehatanjiwa/mental dapat berada pada posisi yang rentan.
P
ada situasi demikian, dokter harusmemastikan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dapat menolak tindakan bila merekamau.
e.
Cara mem
b
eri informasi
Bab II butir 6
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik menyebutkan : Informasi danpenjelasan disampaikan secara lisan. Informasi dan penjelasan secara tulisan dilakukan hanyasebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan.
P
ada pasal 4 dan 5
P
ERMENKES TENTANG
P
ERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK disebutkan dalam pasal 4 dan 5 bahwa :
P
asal 4.
(1) Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupuntidak diminta.(2) Dokter harus memberikan informasi seiengkap- tengkapnya, kecuali biIa dokter menilaibahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien atau pasien menolak diberiinformasi.(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud aya (2) dokter dengan persetujuan pasien dapatmemberikan informasi kepada keluarga terdekat dengan didampingi olehperawat sebagaisaksi.
P
asal 5.(1) Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yangakan dilakukan, balk diagnostik maupun terapeutik.(2) Informasi diberikan secara lisan_ (3) Informasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itudapat merugikan kepentingan kesehatan pasien.(4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapatmemberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat pasien.Istilah kedokteran tidak boleh dipakai dalam memberikan informasi dan penjelasankarena mungkin tidak dimengerti oleh orang awam agar supaya tidak terjadi salah pengertiansehingga mengakibatkan masalah yang serius. Informasi harus diberikan sesuai dengantingkat pendidikan, kondisi dan situasi pasien.
f.
Pihak yang mem
b
erikan informasi.
P
ihak yang wajib memberikan informasi adalah dokter atau tenaga kesehatan lainyang akan langsung memberikan tindakan tersebut kepada pasien. Adalah tanggung jawabdokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan/tindakan untuk memastikan bahwapersetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat mendelegasikanproses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap beradapada dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar
dan layak. Jika seseorang dokter akan memberikan informasi dan menerima persetujuanpasien atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya mampumenjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenaan dengan tindakanyang akan dilakukan terhadapnya untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuatsecara benar dan layak.
Di dalam Undang-undang
P
raktik Kedoteran, memberikan gambaran informasi apasaja yangminimal diberikan kepada pasien dalam upaya untuk membentuk informed consent.
P
asal 45 ayat (3) Undang Undang
P
raktik Kedokteran memberikan batasan minimalinformasi yang selayaknya diberikan kepada pasien, yaitu:a. Diagnosis dan tata cara tindakan medisb. Tujuan tindakan medis yang dilakukanc. Alternatif tindakan lain dan risikonyad. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dane.
P
rognosis terhadap tindakan yang dilakukanDengan mengacu kepada KKI melalui buku Manual
P
ersetujuan TindakanKedokteran, memberikan 12 kunci informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien :a. Diagnosis dan prognosis secara rinci dan juga prognosis apabila tidak diobatib. Ketidakpastian tentang diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) termasuk pilihanpemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pengobatanc.
P
ilihan pengobatan atau penatalaksanaan terhadap kondisi kesehatannya, termasuk pilihanuntuk tidak diobatid. Tujuan dari rencana pemeriksaan atau pengobatan; rincian dari prosedur ataupengobatanyang dilaksanakan, termasuk tindakan subsider seperti penanganan nyeri, bagaimana pasienseharusnya mempersiapkan diri, rincian apa yang akan dialami pasien selama dan sesudahtindakan, termasuk efek samping yang biasa terjadi dan yang seriuse. Untuk setiap pilihan tindakan, diperlukan keterangan tentang kelebihan/keuntungan dantingkat kemungkinan keberhasilannya, dan diskusi tentang kemungkinan risiko yang seriusatau sering terjadi, dan perubahan gayahidup sebagai akibat dari tindakan tersebutf. Nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya yang masih eksperimentalg. Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat sampingannya akan dimonitor atau dinilaikembali
h. Nama dokter yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk pengobatan tersebut, sertabila mungkin nama-nama anggota tim lainnyai. Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan, maka sebaiknyadijelaskan peranannya di dalam rangkaian tindakan yang akandilakukanj. Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya setiap waktu. Bila halitu dilakukan maka pasien bertanggungjawab penuh atas konsekuensi pembatalan tersebut.k. Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh pendapat kedua dari dokterlainl. Bila memungkinkan, juga diberitahu tentang perincian biaya.
m.
Informed Consent Untuk Penelitian
Segala bentuk kegiatan apapun yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitiandan melakukan interfensi pada subyeknya baik berbentuk fisik (pemberian material: obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya), mental (pemberian pertanyaan, kuesner ygdibagikan, dan lain sebagainya), dan sosial (mengisolasi subyek dari tempat tinggalnya),maka wajib memberi tahu dahulu kepada sampel subyek penelitian dari maksud dan tujuandari penelitian itu. Dari informasi yang telah diberikan tersebut maka subyek penelitian ituakanmemutuskan bersedia atau tidak menjadi sampel penelitian. Juga subyek tidak boleh di-intervensi keputusannya dengan pemberian imbalan atau janji, hal mana dapat dikatakansubyek calon sampel penelitian akan terarah memberi persetujuannya.
P
ada prinsipnya dokter dan dokter gigi dalam melakukan penelitian denganmenggunakan manusia sebagai subjek harus memperoleh persetujuan dari mereka yangmenjadi subjek dalam penelitian tersebut secara bebas dan sukarela.
P
ersetujuan harusdiperoleh dengan suatu proses, yaitu proses komunikasi antara pihak peneliti dan calonsubjek penelitian (informed).Komunikasi dalam hal ini adalah berupa pemberian informasi tentang segala sesuatumengenai tindakan dan berisi hal-hal yang sesuai dengan keperluan maupun penapisan yangakandilakukan, juga informasi tentang kompensasi yang akan diterima pasien jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam proses penelitian. Sedang informasi yang diberikan, kecualilisan sebaiknya juga tertulis agar bukti yang ada dapat didokumentasikan Code of Nuremberg
serta Declaration of Helsinki yang sejak 1964, diperbaiki dalam World Medical Assemblydan terakhir di Afrika Selatan tahun 1996, telah menyatakan hal tersebut.Kaidah dasar moral yang mendasari keharusan adanya informed consent padapenelitian adalah otonomi, maka jika akan memberikan perlakuan pada subyek penelitiandiharuskan adanya persetujuan. Baik itu tindakan medik, maupun tindakan yang hanyamencari data dengan suatu kuesioner, serta tindakan penapisan (skrining) untuk memilihsubjek yang akan digunakan dalam penelitian.Semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitiannya makadiharuskan untuk lolos uji dari Tim Etika
P
enelitian.
P
astikan bahwa penelitian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien, dan bahwa subyek penelitian tahu bahwa iasedang mengikuti penelitian, dan keterlibatansubyek penelitian adalah secara sukarela.Konsil Kedokteran Indoneia dalam Buku
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Kedokteran merincihal- hal yang seharusnya diinformasikan pada subyek penelitian, yaitu, informasi seharusnyaberisi:1. tujuan penelitian atau penapisan2. manfaat penelitian dan penapisan3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis4. keuntungan penelitian dan penapisan5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjadi6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri.8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh
P
anitia Etika
P
enelitian.Tidak jauh berbeda dengan kegiatan penelitian, kegiatan skrining atau penapisandapat merupakan upaya yang penting untuk dapat memberikan informasi tindakan yangefektif, sehingga persetujuan dari subyek tetap diperlukan.
BAB IPENDAHULUAN
Dengan mengingat bahwa ilmu kedokteran atau kedokteran gigi bukanlah ilmu pasti, makakeberhasilan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi bukan pula suatu kepastian, melainkandipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat berbedabeda dari satu kasus ke kasuslainnya.Sebagai masyarakat yang beragama, perlu juga disadari bahwa keberhasilan tersebutditentukan oleh izin Tuhan Yang Maha Esa.Adanya asas bahwa ilmu kedokteran adalah bukan ilmu pasti maka, dasarpenerapandari ilmu kedokteran bukanlah menjanjikan hasil, tetapi menjajikan usaha yang sebaik-baiknya.Usaha sebaik-baiknya ini, kemudian didasarkan pada pertimbangan ilmiah dandiwujudkan dengan adanya standart pelayanan.Informed artinya sudah mendapat informasi, sudah memperoleh informasi, sudahdiberi informasi. Consent artinya persetujuan. Sehingga arti informed consent adalahpersetujuan yang sudah didasari adanya informasi, sudah didasari pengertian dan pemahamanakan tindakan yang akan disetujui. Jadi, jika pasien menandatangani blanko informedconsent akan sebuat tindakan yang akan dilakukan pada dirinya, berarti pasien memberikanpersetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan pada dirinya, dan sudah mendapatinformasi tentang tindakan yang akan dilakukan oleh dokter pada dirinya tersebut, untungruginya dilakukannya tindakan itu, resikonya, biaya dan lain sebagainya.
Jumat, 01 Juli 2011
makalah informed consent
INFORMED CONSENT
Informasi dalam lingkup medis, ternyata sangat penting. Meski tidak semua pasien menghendaki penjelasan yang sejelas-jelasnya, akurat dan lengkap tahap demi tahap perawatan, tapi langkah penjelasan untuk era saat ini justru diharuskan.
Bagi pasien yang menolak penjelasan bisa diminta untuk menandatangani surat penolakan penjelasan perawatan, namun dokter atau dokter gigi tetap memberi kesempatan bila suatu saat pasien berubah pendapat.
Kenapa hal ini begitu penting? Sebab tidak semua kejadian dalam pengobatan berlangsung exactly just the way we want to. Dunia kedokteran tidak 2+2=4. Tidak ada kepastian dan garansi dalam dunia kedokteran karena setiap kasus bagaikan teori permutasi kombinasi. Latar belakang setiap orang berbeda, latar belakang kesehatan berbeda, derajat pengobatan yang diberikan berbeda, reaksi tubuh terhadap sesuatu berbeda.
Jadi manalah mungkin seorang dokter dan dokter gigi yang juga manusia dapat memenuhi dengan sempurna seluruh kriteria kasus yang ada, sedangkan setiap orang sudah pasti having their own limit.
Oleh karena itu selain untuk menjaga kemungkinan ‘terlantar’nya pasien oleh dokter atau dokter gigi yang mempunyai pasien banyak, atau ‘terlantar’nya dokter atau dokter gigi karena harus menghadapi tuntutan hanya karena tidak mengkomunikasikan kemungkinan penyakit maka dibuatlah suatu surat perjanjian hitam di atas putih. Ini yang disebut sebagai inform consent.
Seperti apakah surat inform consent itu?
Intinya inform consent merupakan surat yang menyatakan bahwa pasien diberitahu perihal penyakit yang dideritanya, kerugian maupun keuntungan dari alternatif perawatan dan pengobatan yang akan diberikan, penjelasan mengenai biaya yang harus dibayar dan pilihan-pilihan lain yang memungkinkan untuk mengatasi penyakitnya.
Jadi pada dasarnya semua pasien berhak mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari dokter dan dokter gigi yang merawat, langsung dari dokternya atau dari brosur yang dokter dan dokter gigi berikan. Pertanyaan bisa diajukan untuk melengkapi hal-hal yang belum jelas, atau bisa diberi penjelasan tambahan oleh asisten atau perawat dokter dan dokter gigi.
Perawatan apa saja yang butuh inform consent?
Semua perawatan yang membutuhkan tindakan, bisa dimintakan inform consent. Contohnya dalam kedokteran gigi Perawatan Saluran Akar atau Pencabutan Gigi. Dalam perawatan gigi anak, yang menandatangani surat persetujuan adalah orang tua atau wali.
Dokter saya sibuk sekali, sehingga tidak sempat menjelaskan apa-apa. Bagaimana ini?
Dokter yang sangat sibuk karena pasiennya banyak, bisa membuat keterangan tentang suatu perawatan dalam bentuk tertulis, dan tetap harus disampaikan kepada pasien untuk dibaca dan dimengerti sebelum perawatan dilaksanakan. Setidaknya dokter Anda pasti punya waktu untuk bertanya,” Apakah sudah mengerti penjelasan tertulis yang diberikan? Apakah ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan hal tersebut?”
Apakah inform consent mempunyai kekuatan hukum?
Ya. Surat yang ditandatangani dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun bisa dijadikan bukti. Dan inform consent merupakan salah satu pencegahan diri dari tindakan malpraktek dan tuntutan malpraktek.
Apakah inform consent mempunyai efek dari segi medis dan dari segi pasien?
Ya, dokter dan dokter gigi akan bertindak lebih hati-hati untuk menghindari tuntutan malpraktek. Namun dalam hal-hal tertentu hal tersebut bisa menaikkan cost total dari biaya perawatan pasien. Contoh untuk mendapatkan sterilisasi yang sempurna, harus dipakai beberapa alas yang disposable dan pembelian bahan ini tentunya harus ditanggung pasien demi keselamatan pasien sendiri. Kehati-hatian ini juga membuat dokter dan dokter gigi enggan menempuh resiko yang dapat berakibat fatal, misalnya mencabut gigi yang sedang dalam keadaan sakit dan terinfeksi.
Jadi apakah kita benar-benar perlu menandatangani surat inform consent sebelum merawat gigi?
Ya, supaya Anda terlindungi. Dokter gigi pun akan terlindungi. Namun sebagai manusia sosial, hubungan yang baik, dengan komunikasi yang baik, biasanya melindungi seseorang dari sebuah tuntutan. Ada cerita, seorang pasien mendapatkan hasil perawatan yang tidak diinginkan dan menuntut seorang spesialis. Kemudian ditanya, kenapa tidak menuntut dokter umum yang merawat, kan beliau yang sejak awal mempunyai diagnosa salah. Kata pasien, saya tidak akan menuntut dokter yang saya sukai.
Nah lo…
Contoh Inform Consent:
SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MEDIS KHUSUS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : (L/P)
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :
Telp :
Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :
Nama : (L/P)
Umur/Tgl Lahir
Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan Tindakan Medis berupa…………………………………………………………………………….
Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.
Jakarta,………………….20……
Dokter/Pelaksana, Yang membuat pernyataan,
Ttd ttd
(……………………) (…………………………..)
*Coret yang tidak perlu
Informasi dalam lingkup medis, ternyata sangat penting. Meski tidak semua pasien menghendaki penjelasan yang sejelas-jelasnya, akurat dan lengkap tahap demi tahap perawatan, tapi langkah penjelasan untuk era saat ini justru diharuskan.
Bagi pasien yang menolak penjelasan bisa diminta untuk menandatangani surat penolakan penjelasan perawatan, namun dokter atau dokter gigi tetap memberi kesempatan bila suatu saat pasien berubah pendapat.
Kenapa hal ini begitu penting? Sebab tidak semua kejadian dalam pengobatan berlangsung exactly just the way we want to. Dunia kedokteran tidak 2+2=4. Tidak ada kepastian dan garansi dalam dunia kedokteran karena setiap kasus bagaikan teori permutasi kombinasi. Latar belakang setiap orang berbeda, latar belakang kesehatan berbeda, derajat pengobatan yang diberikan berbeda, reaksi tubuh terhadap sesuatu berbeda.
Jadi manalah mungkin seorang dokter dan dokter gigi yang juga manusia dapat memenuhi dengan sempurna seluruh kriteria kasus yang ada, sedangkan setiap orang sudah pasti having their own limit.
Oleh karena itu selain untuk menjaga kemungkinan ‘terlantar’nya pasien oleh dokter atau dokter gigi yang mempunyai pasien banyak, atau ‘terlantar’nya dokter atau dokter gigi karena harus menghadapi tuntutan hanya karena tidak mengkomunikasikan kemungkinan penyakit maka dibuatlah suatu surat perjanjian hitam di atas putih. Ini yang disebut sebagai inform consent.
Seperti apakah surat inform consent itu?
Intinya inform consent merupakan surat yang menyatakan bahwa pasien diberitahu perihal penyakit yang dideritanya, kerugian maupun keuntungan dari alternatif perawatan dan pengobatan yang akan diberikan, penjelasan mengenai biaya yang harus dibayar dan pilihan-pilihan lain yang memungkinkan untuk mengatasi penyakitnya.
Jadi pada dasarnya semua pasien berhak mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari dokter dan dokter gigi yang merawat, langsung dari dokternya atau dari brosur yang dokter dan dokter gigi berikan. Pertanyaan bisa diajukan untuk melengkapi hal-hal yang belum jelas, atau bisa diberi penjelasan tambahan oleh asisten atau perawat dokter dan dokter gigi.
Perawatan apa saja yang butuh inform consent?
Semua perawatan yang membutuhkan tindakan, bisa dimintakan inform consent. Contohnya dalam kedokteran gigi Perawatan Saluran Akar atau Pencabutan Gigi. Dalam perawatan gigi anak, yang menandatangani surat persetujuan adalah orang tua atau wali.
Dokter saya sibuk sekali, sehingga tidak sempat menjelaskan apa-apa. Bagaimana ini?
Dokter yang sangat sibuk karena pasiennya banyak, bisa membuat keterangan tentang suatu perawatan dalam bentuk tertulis, dan tetap harus disampaikan kepada pasien untuk dibaca dan dimengerti sebelum perawatan dilaksanakan. Setidaknya dokter Anda pasti punya waktu untuk bertanya,” Apakah sudah mengerti penjelasan tertulis yang diberikan? Apakah ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan hal tersebut?”
Apakah inform consent mempunyai kekuatan hukum?
Ya. Surat yang ditandatangani dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun bisa dijadikan bukti. Dan inform consent merupakan salah satu pencegahan diri dari tindakan malpraktek dan tuntutan malpraktek.
Apakah inform consent mempunyai efek dari segi medis dan dari segi pasien?
Ya, dokter dan dokter gigi akan bertindak lebih hati-hati untuk menghindari tuntutan malpraktek. Namun dalam hal-hal tertentu hal tersebut bisa menaikkan cost total dari biaya perawatan pasien. Contoh untuk mendapatkan sterilisasi yang sempurna, harus dipakai beberapa alas yang disposable dan pembelian bahan ini tentunya harus ditanggung pasien demi keselamatan pasien sendiri. Kehati-hatian ini juga membuat dokter dan dokter gigi enggan menempuh resiko yang dapat berakibat fatal, misalnya mencabut gigi yang sedang dalam keadaan sakit dan terinfeksi.
Jadi apakah kita benar-benar perlu menandatangani surat inform consent sebelum merawat gigi?
Ya, supaya Anda terlindungi. Dokter gigi pun akan terlindungi. Namun sebagai manusia sosial, hubungan yang baik, dengan komunikasi yang baik, biasanya melindungi seseorang dari sebuah tuntutan. Ada cerita, seorang pasien mendapatkan hasil perawatan yang tidak diinginkan dan menuntut seorang spesialis. Kemudian ditanya, kenapa tidak menuntut dokter umum yang merawat, kan beliau yang sejak awal mempunyai diagnosa salah. Kata pasien, saya tidak akan menuntut dokter yang saya sukai.
Nah lo…
Contoh Inform Consent:
SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MEDIS KHUSUS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : (L/P)
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :
Telp :
Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :
Nama : (L/P)
Umur/Tgl Lahir
Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan Tindakan Medis berupa…………………………………………………………………………….
Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.
Jakarta,………………….20……
Dokter/Pelaksana, Yang membuat pernyataan,
Ttd ttd
(……………………) (…………………………..)
*Coret yang tidak perlu
informed consent
Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Tujuan Informed Consent adalah memberikan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif. Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Isi dari informed berkaitan dengan penyakit pasien, mencangkup bentuk, tujuan, resiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternatif terapi.
Kata kunci: informed consent, hukum, kedokteran
PENGANTAR
Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting.
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
Untuk itu, sebagai calon dokter gigi, perlu untuk mengetahui tentang aspek hukum informed consent. Selain itu perlu pula mengetahui isi dari informed consent serta format informed consent yang sah secara hukum.
TINJAUAN PUSTAKA
DASAR HUKUM INFORMED CONSENT
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan “informed consent” karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan.
Baru sekitar tahun 1988 di Indonesia ada peraturan dan pedoman bagi para dokter untuk melaksanakan konsep informed consent dalam praktek sehari-hari yaki berupa fatwa PB. IDI No. 319/PB/A.4/88 tentang informed consent, yang kemudian diadopsi isinya hampir sebagian besar oleh Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik.
Dengan adanya peraturan Permenkes No.585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik, maka peraturan tersebut menjadi aturan pelaksanaan dalam setiap tindakan medis yang berhubungan dengan persetujuan dan pemberian informasi terhadap setiap tindakan medik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap tindakan medik harus ada persetujuan dari pasien yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes No.585 Tahun 1989, yang berbunyi “semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.
Adanya pengaturan mengenai informed consent yang terdapat dalam Permenkes No.585 Tahun 1989 tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi:
Pasal 45 ayat (1): Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gig iyang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) : Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
(4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud padaf ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
(5) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
(6) : Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (30), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
Dari Ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tersebut terutama pada pasal 45 ayat (6) menyebutkan bahwa pengaturan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran (informend consent) diatur oleh peraturan menteri yaitu Permenkes No.585 Tahun 1989.
BENTUK INFORMED CONSENT
Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :
1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);
2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;
3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.
Tujuan Informed Consent:
1. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.
2. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )
DISKUSI
ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT
Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting.
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”.
Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya;
Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa “informed consent” benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.
Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:
1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.
3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.
Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak ( antara petugas kesehatan dan pasien ), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan.
Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah:
1. Tidak bersifat memperdaya ( Fraud ).
2. Tidak berupaya menekan ( Force ).
3. Tidak menciptakan ketakutan ( Fear ).
Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian.
Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.
Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351 ( trespass, battery, bodily assault ).
Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan, sebelum dimulainya tindakan ( Ayat 1 ). Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan ( Ayat 2 ).
ISI INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN
Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien / keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan.
Mengenai apa yang disampaikan, tentulah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tindakan apa yang dilakukan, tentunya prosedur tindakan yang akan dijalani pasien baik diagnostic maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau keluarga dapat memahaminya. Ini mencangkup bentuk, tujuan, resiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternative terapi (Hanafiah, 1999).
Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien yang harus diinformasikan sebelumnya, namun izin yang harus diberikan oleh pasien dapat berbagai macam bentuknya, baik yang dinyatakan ataupun tidak. Yang paling untuk diketahui adalah bagaimana izin tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga akan memudahkan pembuktiannya kelak bila timbul perselisihan.
Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal, yaitu:
1. Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan / pengobatan yang akan diberikan / diterapkan.
2. Resiko yang dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul.
3. Prospek / prognosis keberhasilan ataupun kegagalan.
4. Alternative metode perawatan / pengobatan.
5. Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan.
6. Prosedur perawatan / pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan
Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis tersebut (Achadiat, 2007).
Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:
1. Diagnosa yang telah ditegakkan.
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.
4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.
5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.
6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.
Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran :
1. Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut.
2. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.
Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan (Ayat 2).
Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah:
1. Dalam keadaan gawat darurat (emergency), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.
2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.
Ini tercantum dalam PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008.
CONTOH SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
CONTOH SURAT PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN
KESIMPULAN
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Serta dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.
Kata kunci: informed consent, hukum, kedokteran
PENGANTAR
Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting.
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
Untuk itu, sebagai calon dokter gigi, perlu untuk mengetahui tentang aspek hukum informed consent. Selain itu perlu pula mengetahui isi dari informed consent serta format informed consent yang sah secara hukum.
TINJAUAN PUSTAKA
DASAR HUKUM INFORMED CONSENT
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan “informed consent” karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan.
Baru sekitar tahun 1988 di Indonesia ada peraturan dan pedoman bagi para dokter untuk melaksanakan konsep informed consent dalam praktek sehari-hari yaki berupa fatwa PB. IDI No. 319/PB/A.4/88 tentang informed consent, yang kemudian diadopsi isinya hampir sebagian besar oleh Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik.
Dengan adanya peraturan Permenkes No.585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik, maka peraturan tersebut menjadi aturan pelaksanaan dalam setiap tindakan medis yang berhubungan dengan persetujuan dan pemberian informasi terhadap setiap tindakan medik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap tindakan medik harus ada persetujuan dari pasien yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes No.585 Tahun 1989, yang berbunyi “semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.
Adanya pengaturan mengenai informed consent yang terdapat dalam Permenkes No.585 Tahun 1989 tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi:
Pasal 45 ayat (1): Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gig iyang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) : Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
(4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud padaf ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
(5) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
(6) : Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (30), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
Dari Ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tersebut terutama pada pasal 45 ayat (6) menyebutkan bahwa pengaturan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran (informend consent) diatur oleh peraturan menteri yaitu Permenkes No.585 Tahun 1989.
BENTUK INFORMED CONSENT
Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :
1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);
2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;
3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.
Tujuan Informed Consent:
1. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.
2. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )
DISKUSI
ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT
Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting.
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.
Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”.
Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya;
Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa “informed consent” benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.
Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:
1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.
3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.
Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak ( antara petugas kesehatan dan pasien ), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan.
Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah:
1. Tidak bersifat memperdaya ( Fraud ).
2. Tidak berupaya menekan ( Force ).
3. Tidak menciptakan ketakutan ( Fear ).
Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian.
Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.
Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351 ( trespass, battery, bodily assault ).
Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan, sebelum dimulainya tindakan ( Ayat 1 ). Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan ( Ayat 2 ).
ISI INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN
Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien / keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan.
Mengenai apa yang disampaikan, tentulah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tindakan apa yang dilakukan, tentunya prosedur tindakan yang akan dijalani pasien baik diagnostic maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau keluarga dapat memahaminya. Ini mencangkup bentuk, tujuan, resiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternative terapi (Hanafiah, 1999).
Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien yang harus diinformasikan sebelumnya, namun izin yang harus diberikan oleh pasien dapat berbagai macam bentuknya, baik yang dinyatakan ataupun tidak. Yang paling untuk diketahui adalah bagaimana izin tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga akan memudahkan pembuktiannya kelak bila timbul perselisihan.
Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal, yaitu:
1. Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan / pengobatan yang akan diberikan / diterapkan.
2. Resiko yang dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul.
3. Prospek / prognosis keberhasilan ataupun kegagalan.
4. Alternative metode perawatan / pengobatan.
5. Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan.
6. Prosedur perawatan / pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan
Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis tersebut (Achadiat, 2007).
Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:
1. Diagnosa yang telah ditegakkan.
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.
4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.
5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.
6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.
Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran :
1. Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut.
2. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.
Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan (Ayat 2).
Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah:
1. Dalam keadaan gawat darurat (emergency), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.
2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.
Ini tercantum dalam PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008.
CONTOH SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
CONTOH SURAT PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN
KESIMPULAN
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Serta dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.
Langganan:
Postingan (Atom)