Definisi
Definisi informed consent adalah
y
P
ersetujuan yang sudah didasari adanya informasi, sudah didasari pengertian danpemahaman akan tindakan yang akan disetujui.
y
P
ernyataan setuju terhadap tindakan diagnostik / terapetik, setelah mendapatpenjelasan tentang tujuan, resiko, alternatif tindakan yang akan dilakukan, sertaprognosis penyakit jika tindakan itu dilakukan / tidak dilakukan.
y
P
ada Bab I butir Id.
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik, disebutkan bahwa :Informed Consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasidan Consent berarti persetujuan (ijin).Ada perbedaan penekanan antara informed consent ini dengan persetujuan dalamkontrak terapetik (sesuai pasal 1320 KUH perdata). Informed Consent dalam profesikedokteran (juga tenaga kesehatanan lainnya) adalah pernyataan setuju (consent) atau ijindari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentangtindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukuptentang tindakan kedokteran yang dimaksud.
2
.
Dasar Hukum Informed Consent
y
P
eraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 / MENKES 1
P
ER / IX / 1989 Tentang
P
ersetujuan Tindakan Medik, yang pedoman pelaksanaannya diatur dalam KeputusanDirektur Jenderal
P
elayanan Medik Nomor: HK.00.063.5.1866 Tentang
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ) tanggal 21 April 1999.
y
SK. Dirjen YANMED. No. YM 00.03.2.6.956 Tentang Hak dan Kewajiban
P
asienDan
P
erawat.
y
Surat Edaran Direktur Jenderal
P
elayanan Medik Departemen Kesehatan RI. Nomor :YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 Tentang
P
edoman Hak Dan Kewajiban
P
asien, Dokter Dan Rumah Sakit.
y
P
asal 45 (1) UU
P
RADOK.
3
.
Persetujuan tindakan medik
P
ersetujuan tindakan medik (
P
ERTINDIK) wujud formalnya merupakan lembaran, disitupasien bertanda- tangan sebagai bukti persetujuan.(SK dirjen pelayanan medik no HK 00.06.3.5.1866, tentang
P
ersetujuan Tindakan Medik).
P
ertindik sebagai pengganti istilahinformed consent, sebenarnya kurang lengkap karena tidak tuntas mencerminkan isiinformasi yang harus diberikan oleh dokter.
4
.
Persetujuan tindakan kedokteran
Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 menerbitkan istilah persetujuan tindakankedokteran atau kedokteran gigi. Hanya saja istilah tersebut hanya merupakan nama lain dariinformed consent, hal ini dapat dilihat di Buku Kemitraan yang juga telah diterbitkan olehKKI. Disebutkan di dalam Manual
P
ersetujuan Tiindakan Kedokteran:
P
ersetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi:a.
Adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana tindakankedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelahmenerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan.b.
P
ersetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah pernyataan sepihak daripasien dan bukan perjanjian antara pasien dengan dokter atau dokter gigi, sehinggadapat ditarik kembali setiap saat.c.
P
ersetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi merupakan proses sekaligushasil dari suatu komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter atau dokter gigi,dan bukan sekedar penandatanganan formulir persetujuan.Sebagai tambahan juga di dalam Buku Kemitraan KKI menyebutkan, persetujuantindakan kedokteran (Informed consent) adalah proses komunikasi antara pasien dan dokter,dimulai dari pemberian informasi kepada pasien tentang segala sesuatu mengenai penyakitdan tindakan medis yang akan dilakukan, pasien memahaminya, dan kemudian memutuskanpersetujuannya. Disebutkan dalam manual persetujuan tindakan kedokteran tersebut bahwapersetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sahmewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran ataukedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yangcukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.
Informed consent yang terwujud dapat berupa oral consent (terucap) dan writtenconsent (tertulis). Bentuk oral consent ini terwujud dengan kata-kata persetujuan dari pasienterhadap tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Bentuk oral consent ini lebih seringterdapat jika dibanding dengan yang writen consent.Bentuk yang tertulis ini banyak dipakaiuntuk tidakan yang bersifat infasiv, seperti tindakan operasi, tindakan diagnostik (foto dengankontras), dan tindakan dengan biaya mahal dan lain sebagainya.Untuk kepentingan rekammedik ada baiknya untuk selalu mencatat persetujuan dari pasien yang berupa kata 'setuju' kedalam lembaran rekam medik saat dokter visite.
c.
K
ewaji
b
an Mem
b
eri Penjelasan
Bab II butir 5 Kep Dirjen Yanmed
P
edoman
P
ertindik menyebutkan bahwa : Dokter yangakan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasidan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang harusdiberikan dapat diwakilkan kepada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yangbersangkutan.
P
asal 6
P
ERMENKES TENTANG
P
ERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK menyebutkan:(1) Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasi harusdiberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri(2) Datam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter sebagaimana dimaksud ayat informasiharus diberikan oleh dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yangbertanggung jawab.(3) Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidak invasif lainnya,informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
d.
Sahnya Suatu Informed Consent
Suatu persetujuan dianggap sah apabila:a.
P
asien telah diberi penjelasan/ informasib.
P
asien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikankeputusan/persetujuan.c.
P
ersetujuan harus diberikan secara sukarela (tidak ada unsur paksaan)
d. Tidak boleh ada unsur penipuan.Seperti pada syarat sahnya suatu kontrak, hal mana di dalamnya disebutkan salah satuunsur untuk sahnya suatu kontrak yaitu adanya saling setuju. Maka untuk sahnya informedconsent itu juga mengacu pada ketentuan yang samadengan konsep saling setuju seperti yangterdapat dalam kontrak terapetik. Menekankan hanya pada adanya tanda-tangan persetujuantindakan kedokteran akan menjebak dokter hanya bekerja secara formal tanpa ada bebanmoral dari pekerjaannya. Bahkan dokter dapat saja terbawa oleh susana formalitas daripekerjaannya itu.
P
adahal yang terpenting adalah munculnya kesadaran dari pasien tindakandokter itu tidak menjanjikan hasil, dokter hanya berusaha denga iptek yang saat ini ada.
P
erhatian dokter terhadap masalah informed consent ini harus proporsional.Kemudian juga harus disampaikan resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi dari tindakanyang akan dilakukan dokter. Untuk itu sangat penting diupayakan agar persetujuan jugamencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalampelaksanaan tindakan kedokteran tersebut.
P
ersetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari manapun,termasuk dari staf medis, saudara, teman, polisi, petugas rumah tahanan/Lembaga
P
emasyarakatan, pemberi kerja, dan perusahaan asuransi.Bila persetujuan diberikan atasdasar tekanan maka persetujuan tersebut tidak sah.
P
asien yang berada dalam status tahananpolisi, imigrasi, L
P
atau berada di bawah peraturan perundangundangan di bidang kesehatanjiwa/mental dapat berada pada posisi yang rentan.
P
ada situasi demikian, dokter harusmemastikan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dapat menolak tindakan bila merekamau.
e.
Cara mem
b
eri informasi
Bab II butir 6
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Medik menyebutkan : Informasi danpenjelasan disampaikan secara lisan. Informasi dan penjelasan secara tulisan dilakukan hanyasebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan.
P
ada pasal 4 dan 5
P
ERMENKES TENTANG
P
ERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK disebutkan dalam pasal 4 dan 5 bahwa :
P
asal 4.
(1) Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupuntidak diminta.(2) Dokter harus memberikan informasi seiengkap- tengkapnya, kecuali biIa dokter menilaibahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien atau pasien menolak diberiinformasi.(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud aya (2) dokter dengan persetujuan pasien dapatmemberikan informasi kepada keluarga terdekat dengan didampingi olehperawat sebagaisaksi.
P
asal 5.(1) Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yangakan dilakukan, balk diagnostik maupun terapeutik.(2) Informasi diberikan secara lisan_ (3) Informasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itudapat merugikan kepentingan kesehatan pasien.(4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapatmemberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat pasien.Istilah kedokteran tidak boleh dipakai dalam memberikan informasi dan penjelasankarena mungkin tidak dimengerti oleh orang awam agar supaya tidak terjadi salah pengertiansehingga mengakibatkan masalah yang serius. Informasi harus diberikan sesuai dengantingkat pendidikan, kondisi dan situasi pasien.
f.
Pihak yang mem
b
erikan informasi.
P
ihak yang wajib memberikan informasi adalah dokter atau tenaga kesehatan lainyang akan langsung memberikan tindakan tersebut kepada pasien. Adalah tanggung jawabdokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan/tindakan untuk memastikan bahwapersetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter memang dapat mendelegasikanproses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap beradapada dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar
dan layak. Jika seseorang dokter akan memberikan informasi dan menerima persetujuanpasien atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya mampumenjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenaan dengan tindakanyang akan dilakukan terhadapnya untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuatsecara benar dan layak.
Di dalam Undang-undang
P
raktik Kedoteran, memberikan gambaran informasi apasaja yangminimal diberikan kepada pasien dalam upaya untuk membentuk informed consent.
P
asal 45 ayat (3) Undang Undang
P
raktik Kedokteran memberikan batasan minimalinformasi yang selayaknya diberikan kepada pasien, yaitu:a. Diagnosis dan tata cara tindakan medisb. Tujuan tindakan medis yang dilakukanc. Alternatif tindakan lain dan risikonyad. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dane.
P
rognosis terhadap tindakan yang dilakukanDengan mengacu kepada KKI melalui buku Manual
P
ersetujuan TindakanKedokteran, memberikan 12 kunci informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien :a. Diagnosis dan prognosis secara rinci dan juga prognosis apabila tidak diobatib. Ketidakpastian tentang diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) termasuk pilihanpemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pengobatanc.
P
ilihan pengobatan atau penatalaksanaan terhadap kondisi kesehatannya, termasuk pilihanuntuk tidak diobatid. Tujuan dari rencana pemeriksaan atau pengobatan; rincian dari prosedur ataupengobatanyang dilaksanakan, termasuk tindakan subsider seperti penanganan nyeri, bagaimana pasienseharusnya mempersiapkan diri, rincian apa yang akan dialami pasien selama dan sesudahtindakan, termasuk efek samping yang biasa terjadi dan yang seriuse. Untuk setiap pilihan tindakan, diperlukan keterangan tentang kelebihan/keuntungan dantingkat kemungkinan keberhasilannya, dan diskusi tentang kemungkinan risiko yang seriusatau sering terjadi, dan perubahan gayahidup sebagai akibat dari tindakan tersebutf. Nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya yang masih eksperimentalg. Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat sampingannya akan dimonitor atau dinilaikembali
h. Nama dokter yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk pengobatan tersebut, sertabila mungkin nama-nama anggota tim lainnyai. Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan, maka sebaiknyadijelaskan peranannya di dalam rangkaian tindakan yang akandilakukanj. Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya setiap waktu. Bila halitu dilakukan maka pasien bertanggungjawab penuh atas konsekuensi pembatalan tersebut.k. Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh pendapat kedua dari dokterlainl. Bila memungkinkan, juga diberitahu tentang perincian biaya.
m.
Informed Consent Untuk Penelitian
Segala bentuk kegiatan apapun yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitiandan melakukan interfensi pada subyeknya baik berbentuk fisik (pemberian material: obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya), mental (pemberian pertanyaan, kuesner ygdibagikan, dan lain sebagainya), dan sosial (mengisolasi subyek dari tempat tinggalnya),maka wajib memberi tahu dahulu kepada sampel subyek penelitian dari maksud dan tujuandari penelitian itu. Dari informasi yang telah diberikan tersebut maka subyek penelitian ituakanmemutuskan bersedia atau tidak menjadi sampel penelitian. Juga subyek tidak boleh di-intervensi keputusannya dengan pemberian imbalan atau janji, hal mana dapat dikatakansubyek calon sampel penelitian akan terarah memberi persetujuannya.
P
ada prinsipnya dokter dan dokter gigi dalam melakukan penelitian denganmenggunakan manusia sebagai subjek harus memperoleh persetujuan dari mereka yangmenjadi subjek dalam penelitian tersebut secara bebas dan sukarela.
P
ersetujuan harusdiperoleh dengan suatu proses, yaitu proses komunikasi antara pihak peneliti dan calonsubjek penelitian (informed).Komunikasi dalam hal ini adalah berupa pemberian informasi tentang segala sesuatumengenai tindakan dan berisi hal-hal yang sesuai dengan keperluan maupun penapisan yangakandilakukan, juga informasi tentang kompensasi yang akan diterima pasien jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam proses penelitian. Sedang informasi yang diberikan, kecualilisan sebaiknya juga tertulis agar bukti yang ada dapat didokumentasikan Code of Nuremberg
serta Declaration of Helsinki yang sejak 1964, diperbaiki dalam World Medical Assemblydan terakhir di Afrika Selatan tahun 1996, telah menyatakan hal tersebut.Kaidah dasar moral yang mendasari keharusan adanya informed consent padapenelitian adalah otonomi, maka jika akan memberikan perlakuan pada subyek penelitiandiharuskan adanya persetujuan. Baik itu tindakan medik, maupun tindakan yang hanyamencari data dengan suatu kuesioner, serta tindakan penapisan (skrining) untuk memilihsubjek yang akan digunakan dalam penelitian.Semua penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitiannya makadiharuskan untuk lolos uji dari Tim Etika
P
enelitian.
P
astikan bahwa penelitian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien, dan bahwa subyek penelitian tahu bahwa iasedang mengikuti penelitian, dan keterlibatansubyek penelitian adalah secara sukarela.Konsil Kedokteran Indoneia dalam Buku
P
edoman
P
ersetujuan Tindakan Kedokteran merincihal- hal yang seharusnya diinformasikan pada subyek penelitian, yaitu, informasi seharusnyaberisi:1. tujuan penelitian atau penapisan2. manfaat penelitian dan penapisan3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis4. keuntungan penelitian dan penapisan5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjadi6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri.8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh
P
anitia Etika
P
enelitian.Tidak jauh berbeda dengan kegiatan penelitian, kegiatan skrining atau penapisandapat merupakan upaya yang penting untuk dapat memberikan informasi tindakan yangefektif, sehingga persetujuan dari subyek tetap diperlukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar